Audiensi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan atas aktivitas kendaraan bertonase besar yang dinilai mulai mengganggu kehidupan warga di desa-desa sekitar jalur proyek.
Menurut perwakilan massa, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung dari mobilisasi alat berat. Mulai dari debu yang mengganggu kesehatan, getaran kendaraan yang memicu kekhawatiran terhadap bangunan rumah warga, hingga ancaman kerusakan jalan dan jembatan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat.
“Masyarakatlah yang setiap hari menghadapi debu, getaran kendaraan berat, hingga risiko rusaknya akses jalan desa. Ketika infrastruktur terganggu, warga yang pertama merasakan dampaknya,” ujar salah satu perwakilan dalam forum audiensi.
Infrastruktur Desa Dinilai Terancam
FBS menegaskan bahwa jalan desa bukan sekadar jalur operasional proyek industri, melainkan urat nadi aktivitas masyarakat. Jalan tersebut digunakan anak-anak menuju sekolah, petani membawa hasil panen, hingga akses ambulans dalam kondisi darurat.
Karena itu, mereka meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk perusahaan pelaksana, kontraktor, subkontraktor, hingga perusahaan ekspedisi, bertanggung jawab penuh terhadap potensi kerusakan infrastruktur yang timbul akibat aktivitas mobilisasi alat berat.
Kekhawatiran warga semakin meningkat setelah muncul informasi mengenai rencana kendaraan dengan tonase di atas 40 ton yang akan melintasi sejumlah titik vital seperti Jembatan Kedung Sambi dan Jembatan Pulo.
Warga menilai, apabila kerusakan terjadi pada jembatan maupun jalan desa, maka masyarakatlah yang akan lebih dahulu merasakan dampaknya, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi hingga terhambatnya akses pelayanan kesehatan.
Soroti Ketimpangan Kompensasi dan Potensi Konflik Sosial
Selain persoalan infrastruktur, audiensi juga menyinggung dugaan ketimpangan perhatian dan kompensasi terhadap wilayah terdampak proyek.
Warga Desa Pilang mempertanyakan dasar kebijakan perusahaan terkait bentuk bantuan maupun perhatian yang diberikan kepada masyarakat. Mereka menilai kurangnya keterbukaan berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Menurut FBS, persoalan ini bukan hanya soal nilai bantuan, tetapi menyangkut rasa keadilan sosial bagi warga yang sama-sama terdampak aktivitas industri.
“Kalau dampaknya dirasakan bersama tetapi perlakuannya berbeda, maka bisa memunculkan kecemburuan sosial dan konflik di masyarakat,” ungkap perwakilan warga.
Transparansi CSR Jadi Tuntutan Utama
Dalam audiensi tersebut, FBS juga mendesak adanya transparansi penuh terkait penyaluran dana CSR perusahaan. Mereka meminta masyarakat diberikan akses informasi secara terbuka mengenai penerima bantuan, besaran dana, mekanisme distribusi, hingga sistem pengawasannya.
Menurut mereka, CSR tidak boleh hanya dijadikan alat pencitraan perusahaan semata, melainkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak aktivitas proyek.
“CSR jangan hanya menjadi alat pencitraan. Dana sosial perusahaan adalah bagian dari tanggung jawab terhadap dampak aktivitas industri,” tegasnya.
DPRD Diminta Tidak Sekadar Formalitas
FBS dan Perwakilan Pemuda Pilang Bersatu juga meminta DPRD Kabupaten Blora menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan tidak hanya menjadi forum formalitas semata.
Mereka berharap DPRD mampu memastikan proyek investasi yang berjalan di Kabupaten Blora tetap memperhatikan keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta prinsip keadilan sosial.
Meski menyampaikan kritik keras, warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan maupun investasi di daerah. Namun pembangunan dinilai harus tetap berpihak kepada masyarakat kecil yang terdampak langsung.
“Pembangunan seharusnya memperkuat kehidupan masyarakat, bukan justru membuat warga kecil menanggung beban paling besar,” tutup pernyataan tersebut.
Pewarta: Wawan Guritno
0 Komentar