Jakarta, WINews - (28 Juni 2026)Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan harapannya agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dapat lebih membuka ruang aspirasi dan mendengarkan langsung suara masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara bersama sejumlah pemimpin redaksi media nasional dan internasional di Jakarta, terkait arah kebijakan pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Indonesia Kaya SDA, Namun Pemerataan Masih Jadi Tantangan
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, mulai dari hasil laut, pertambangan, hingga kekayaan hutan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara.
Namun, menurutnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
“Indonesia sangat kaya. Dari bumi, laut, hingga daratan, semuanya memiliki potensi luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah sejauh mana kekayaan itu benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat di daerah,” ujarnya.
Ia menilai, pembangunan nasional harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat dengan memastikan adanya pemerataan manfaat dari eksploitasi sumber daya alam.
Soroti Dampak Eksploitasi dan Kerusakan Lingkungan
Dalam pandangannya, eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan batu bara, nikel, timah, bauksit, hingga pengelolaan hutan harus disertai dengan pengawasan ketat serta transparansi hasil yang diterima negara maupun daerah.
Prof. Sutan menyoroti adanya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir.
Menurutnya, kerusakan ekosistem, deforestasi, dan perubahan fungsi lahan harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak menimbulkan kerugian jangka panjang bagi generasi mendatang.
“Ketika hutan dibuka, tambang dikeruk, dan hasil alam diambil dalam jumlah besar, maka yang harus dipastikan adalah bagaimana dampaknya diperbaiki dan bagaimana masyarakat sekitar ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Minta Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan SDA
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, masyarakat di daerah penghasil SDA harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.
“Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus dilibatkan dalam pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan antara kekayaan alam yang diambil dan kesejahteraan yang diterima,” jelasnya.
Ketimpangan Pembangunan Daerah Jadi Sorotan
Prof. Sutan juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah penghasil SDA, di mana infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses ekonomi belum sepenuhnya merata.
Ia mempertanyakan mengapa daerah yang menjadi sumber kekayaan nasional masih menghadapi keterbatasan dalam pembangunan dasar.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa daerah yang kaya sumber daya justru masih ada yang tertinggal dalam pembangunan?” katanya.
Harapan untuk Pemerintahan Prabowo Subianto
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Prof. Sutan menyampaikan optimismenya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia meyakini bahwa dengan komitmen dan kerja keras pemerintah, sistem pengelolaan SDA di Indonesia dapat diperbaiki menuju arah yang lebih adil dan transparan.
“Saya percaya Presiden Prabowo Subianto memiliki semangat besar untuk membangun Indonesia. Harapannya, suara rakyat dari daerah dapat lebih didengar dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan,” ungkapnya.
Dorongan untuk Transparansi dan Keadilan Ekonomi
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pengelolaan SDA harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang berkepanjangan.
Transparansi dalam pengelolaan pendapatan negara dari sektor tambang, kehutanan, dan energi dinilai menjadi kunci penting dalam mewujudkan keadilan sosial.
“Yang paling penting adalah keterbukaan. Berapa yang dihasilkan, berapa yang kembali ke daerah, dan sejauh mana masyarakat ikut merasakan manfaatnya harus jelas,” tegasnya.
Penutup
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.
Dengan semangat demokrasi yang semakin matang, ia berharap Indonesia mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Pewarta: Rodi Ajat Subekti | Redaksi WINEWS
0 Komentar