SURABAYA, WINews - Panjangnya waktu tunggu operasi bedah saraf di RSUD Dr. Soetomo Surabaya menjadi perhatian serius Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da'im, M.M.. Ia menyoroti adanya pasien penderita tumor otak yang harus menunggu jadwal operasi hingga dua tahun, sementara kondisi kesehatannya terus mengalami penurunan.
AMenurut Suli Da'im, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan antrean pelayanan rumah sakit, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas.
"Saya menerima langsung pengaduan dari masyarakat. Sebagai wakil rakyat, saya tidak bisa menutup mata ketika ada warga yang sedang berjuang melawan penyakit berat, tetapi harus menghadapi waktu tunggu yang sangat panjang. Ini bukan sekadar persoalan administrasi rumah sakit, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan," ujar Suli Da'im di Surabaya, Senin (4/8/2026).
Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak RSUD Dr. Soetomo, pasien tersebut telah masuk dalam daftar tunggu operasi sejak tahun 2024. Saat pertama kali terdaftar, pasien berada di posisi antrean ke-152 dari total 492 pasien.
Seiring berjalannya waktu, posisi antrean pasien tersebut kini telah bergerak menjadi urutan ke-77 dari total sekitar 520 pasien yang menunggu layanan operasi bedah saraf.
Pihak rumah sakit sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya, termasuk membuka kemungkinan penyisipan jadwal operasi apabila terdapat pasien yang berhalangan menjalani tindakan sesuai jadwal. Selain itu, pasien juga diminta tetap menjalani kontrol rutin agar kondisi klinis dan tingkat kegawatan penyakit dapat terus dipantau oleh tim medis.
Suli Da'im mengapresiasi langkah dan keterbukaan pihak RSUD Dr. Soetomo dalam menangani persoalan tersebut. Ia juga mengakui dedikasi para dokter serta tenaga kesehatan yang terus memberikan pelayanan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan.
Namun, menurutnya, persoalan antrean panjang harus menjadi bahan evaluasi bersama dan tidak semata-mata dilihat sebagai keterbatasan teknis rumah sakit.
"Persoalan utamanya adalah kapasitas pelayanan yang belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat. Ketika pasien tumor otak harus menunggu begitu lama sementara kondisinya terus memburuk, pemerintah harus hadir mencari solusi," tegasnya.
Dorong Penguatan Kapasitas Layanan RSUD Dr. Soetomo
Sebagai mitra kerja RSUD Dr. Soetomo, Suli Da'im meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan bedah saraf di rumah sakit rujukan terbesar di Jawa Timur tersebut.
Ia menilai status RSUD Dr. Soetomo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
"Fleksibilitas BLUD harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas ruang operasi, penambahan peralatan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta sistem pelayanan yang lebih cepat dan efektif," jelasnya.
Menurutnya, peningkatan layanan tidak hanya bergantung pada kemampuan rumah sakit, tetapi juga membutuhkan kebijakan pemerintah daerah yang mampu memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh.
Perlu Perkuat Rumah Sakit Rujukan Lain
Suli Da'im juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi. Menurutnya, beban pelayanan bedah saraf tidak seharusnya hanya bertumpu pada satu rumah sakit rujukan.
Ia meminta agar rumah sakit lain yang memiliki kemampuan layanan bedah saraf dapat diperkuat, sehingga masyarakat tidak harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan tindakan medis.
"Kita harus berpikir sistemik. Apabila kapasitas di RSUD Dr. Soetomo sudah melampaui kemampuan pelayanan, maka pemerintah perlu memperkuat rumah sakit rujukan lain sehingga pasien tidak harus menunggu terlalu lama. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama," ujarnya.
Hak Kesehatan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa perhatian terhadap kasus ini bukan hanya untuk satu pasien, tetapi menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Terlebih, kata dia, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi sangat bergantung pada rumah sakit pemerintah karena memiliki pilihan yang terbatas dalam memperoleh layanan kesehatan.
"Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan hak pelayanan yang layak," pungkas Suli Da'im.
Ia memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan DPRD Jatim serta mendorong Pemprov Jawa Timur bersama manajemen RSUD Dr. Soetomo menyusun langkah konkret untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi waktu tunggu operasi.
Pewarta: Muh Nurcholis
WINews
0 Komentar