Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Dede Sutiswa Nataatmaja, mendorong agar mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih banyak melibatkan pemasok bahan pangan dari komunitas dan pelaku usaha lokal.
Dorongan tersebut disampaikan Dede kepada awak media pada Kamis (27/8/2026). Menurutnya, bahan baku untuk kebutuhan dapur SPPG seperti beras, sayuran, buah-buahan, telur, daging ayam, ikan, hingga sejumlah kebutuhan bumbu dapat dioptimalkan dari potensi produksi masyarakat Pangandaran.
“Kami DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong agar pasokan bahan baku program Makan Bergizi Gratis melibatkan komunitas dan pelaku usaha lokal. Ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat ekonomi daerah,” ujar Dede.
MBG Dinilai Bisa Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal
Dede menjelaskan, keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok SPPG dapat menciptakan efek ekonomi berantai.
Ketika kebutuhan bahan pangan SPPG dibeli dari produsen lokal, perputaran anggaran program pemerintah berpotensi kembali ke masyarakat melalui transaksi dengan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengolah pangan, hingga sektor transportasi.
Konsep tersebut juga dapat memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha yang selama ini menghadapi persoalan pemasaran hasil produksi.
“Yang kita dorong adalah kemitraan yang berjalan optimal, berkelanjutan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pangandaran,” katanya.
Petani, Peternak dan Nelayan Lokal Berpeluang Mendapat Pasar Tetap
Salah satu manfaat utama kemitraan lokal adalah terbukanya pasar yang lebih terukur bagi produsen.
Petani dapat memasok komoditas pertanian, peternak menyediakan telur dan daging, sementara nelayan dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan ikan.
Jika kebutuhan SPPG dapat dipetakan secara rutin, kelompok produsen juga dapat menyesuaikan volume produksi dengan kebutuhan harian dapur.
Model tersebut berpotensi menciptakan hubungan usaha yang lebih berkelanjutan karena produsen tidak hanya mengandalkan pasar eceran, tetapi memiliki calon pembeli dengan kebutuhan relatif rutin.
Rantai Pasok Pendek Bisa Menekan Biaya Distribusi
Menurut Dede, penggunaan bahan pangan dari wilayah sekitar SPPG juga dapat memberikan keuntungan dari sisi distribusi.
Jarak pengiriman yang lebih pendek memungkinkan bahan pangan segar seperti sayuran, telur, ikan, dan daging lebih cepat sampai ke dapur pengolahan.
Selain menjaga kesegaran komoditas, rantai distribusi yang lebih pendek berpotensi mengurangi biaya logistik dan mempermudah pengawasan terhadap kualitas bahan pangan.
Namun, efisiensi tersebut tetap harus disertai sistem distribusi yang profesional agar kualitas, kuantitas, jadwal pengiriman, dan keamanan pangan dapat terjamin.
Kualitas dan Keamanan Pangan Harus Menjadi Prioritas
Dede mengingatkan bahwa keberpihakan kepada pemasok lokal tidak berarti mengabaikan standar kualitas.
Setiap bahan pangan yang masuk ke dapur SPPG harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, kebersihan, kualitas, dan kebutuhan gizi program.
Hal tersebut menjadi penting karena bahan pangan yang digunakan dalam program MBG diperuntukkan bagi penerima manfaat, khususnya kelompok yang membutuhkan asupan makanan bergizi.
Karena itu, petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang ingin menjadi pemasok perlu didorong meningkatkan standar produksi, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi.
Kapasitas Produksi Harus Disiapkan
Tantangan berikutnya adalah memastikan pasokan tetap tersedia.
Kelompok tani atau peternak skala kecil dan menengah mungkin memiliki kemampuan produksi yang terbatas. Sementara itu, dapur SPPG membutuhkan bahan baku dalam jumlah dan jadwal yang relatif konsisten.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, para produsen lokal dapat membangun kerja sama melalui kelompok usaha, koperasi, asosiasi, atau bentuk kelembagaan lainnya.
Dengan pengelolaan bersama, kapasitas produksi beberapa pelaku usaha dapat digabungkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan SPPG secara lebih stabil.
Ketepatan Pembayaran Penting bagi UMKM
Selain persoalan kualitas dan kontinuitas, Dede menilai mekanisme pembayaran kepada pemasok juga perlu mendapat perhatian.
Ketepatan pembayaran sangat penting bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM karena sebagian besar pelaku usaha membutuhkan perputaran modal untuk membeli bahan produksi, pakan, bibit, biaya operasional, transportasi, dan kebutuhan usaha lainnya.
Sistem pembayaran yang jelas sejak awal kemitraan dapat membantu pemasok mengelola arus kas sekaligus menjaga keberlangsungan pasokan.
Karena itu, kontrak atau kesepakatan kerja sama sebaiknya memuat secara jelas mengenai harga, volume, standar kualitas, jadwal pengiriman, mekanisme pemeriksaan barang, serta tata cara pembayaran.
DPRD Dorong Pemetaan Potensi Pangan Pangandaran
Dede juga mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap potensi komoditas pangan yang tersedia di Pangandaran.
Pendataan tersebut dapat melibatkan perangkat daerah yang membidangi pertanian, perikanan, koperasi, dan UMKM.
Data yang akurat diperlukan untuk mengetahui kemampuan produksi lokal, jenis komoditas yang tersedia, kapasitas pemasok, musim produksi, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan dapur SPPG.
Dengan demikian, kemitraan antara SPPG dan produsen lokal tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi dapat dibangun berdasarkan data kebutuhan dan kapasitas produksi.
Koperasi dan BUMDes Bisa Diperkuat
Selain petani dan peternak secara langsung, Dede menyebut koperasi, BUMDes/BUMDesma, serta pelaku UMKM pangan dapat menjadi bagian dari ekosistem pemasok SPPG.
Kelembagaan tersebut dinilai dapat membantu mengonsolidasikan produk dari sejumlah produsen kecil sehingga proses pengadaan menjadi lebih tertata.
Koperasi atau kelompok usaha juga dapat membantu dalam hal administrasi, pengumpulan produk, pengemasan, distribusi, serta pencatatan transaksi.
Model tersebut diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar produsen lokal sekaligus mempermudah SPPG memperoleh bahan baku sesuai kebutuhan.
Pengawasan Dibutuhkan untuk Mencegah Praktik yang Merugikan
Dede menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan antara SPPG dan pemasok.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar peluang ekonomi dari program MBG benar-benar dapat dinikmati masyarakat setempat.
“Pengawasan dan transparansi harus dikawal bersama agar proses penunjukan mitra supplier terhindar dari praktik monopoli, tengkulak besar, atau perantara yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi merugikan produsen asli setempat,” terangnya.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pemasok dipilih berdasarkan kapasitas, kualitas, legalitas, harga yang wajar, dan kemampuan memenuhi kebutuhan SPPG.
Diversifikasi Supplier untuk Menjaga Ketahanan Pasokan
Dede turut menyoroti pentingnya diversifikasi pemasok agar dapur SPPG tidak bergantung kepada satu pihak.
Menurutnya, pembagian pemasok dapat membantu mengurangi risiko apabila salah satu produsen mengalami gangguan produksi, kendala distribusi, atau kekurangan stok.
Dalam konteks pelaksanaan MBG, diversifikasi rantai pasok juga dapat membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat.
Namun, penerapan jumlah maupun persyaratan supplier harus tetap mengacu pada ketentuan resmi Badan Gizi Nasional (BGN) dan aturan teknis program MBG yang berlaku.
Utamakan Produk Segar dan Potensi Daerah
Dede berharap pelaksanaan MBG di Pangandaran mampu mengoptimalkan potensi pangan daerah.
Bahan pangan segar hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal dinilai memiliki peluang besar untuk masuk dalam rantai pasok SPPG selama memenuhi standar keamanan dan kebutuhan program.
“Kami berharap bahan pangan lokal dapat menjadi bagian penting dari kebutuhan SPPG. Dengan begitu, program MBG bukan hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM Pangandaran,” tandasnya.
MBG Diharapkan Memberi Manfaat Ganda
Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya tidak hanya dapat dilihat dari sisi penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Jika rantai pasok dikelola dengan baik, program tersebut juga berpotensi menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah.
Uang yang berputar melalui pembelian bahan pangan lokal dapat membantu meningkatkan pendapatan produsen, menjaga aktivitas perdagangan, membuka peluang usaha distribusi, serta memperkuat ekosistem UMKM pangan.
Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai apabila kemitraan SPPG dengan pemasok dilakukan secara transparan, profesional, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Pangandaran, optimalisasi potensi pangan lokal dalam rantai pasok MBG menjadi peluang untuk menghubungkan program pemerintah dengan kekuatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga daerah.
Pewarta: Nurzaman
0 Komentar