Photo: Kapolri Jendral Pol Suyudi Ario Seto.
LABUHANBATU, WINews TV - Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri.
Sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kapolri Suyudi menerbitkan kebijakan mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah Polri. Salah satu bagian yang paling menjadi perhatian adalah pergantian 19 Kapolda di berbagai wilayah Indonesia.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dalam rangkaian mutasi tersebut, sebanyak 88 perwira tinggi dan perwira menengah mendapat penugasan baru, termasuk sejumlah posisi strategis di tingkat kewilayahan.
Bagi organisasi Polri, pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, sekaligus penyegaran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.
Suyudi Ario Seto Resmi Menjadi Kapolri
Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pada saat yang sama, Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta Keppres Nomor 97/POLRI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakapolri.
Sebelum dipercaya memimpin Polri, Suyudi merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia juga memiliki pengalaman panjang dalam bidang reserse dan sejumlah jabatan kewilayahan.
Sehari Memimpin, 19 Kapolda Bergeser
Tidak lama setelah pergantian pucuk pimpinan Polri, kebijakan rotasi pejabat langsung dilakukan.
Sebanyak 19 jabatan Kapolda mengalami pergantian. Perubahan tersebut mencakup sejumlah wilayah strategis, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Sulawesi.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa rotasi tersebut merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, pergantian jabatan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk pemberian sanksi kepada pejabat sebelumnya.
Daftar 19 Kapolda yang Berganti
Berikut sejumlah perubahan kepemimpinan Polda yang tercantum dalam mutasi tersebut:
1. Polda Metro Jaya – Irjen Pol. Dadang Hartanto menggantikan Komjen Pol. Asep Edi Suheri.
2. Polda Jawa Barat – Irjen Pol. Hengki menggantikan Irjen Pol. Pipit Rismanto.
3. Polda Banten – Brigjen Pol. Hendra Kurniawan menggantikan Irjen Pol. Hengki.
4. Polda Jawa Tengah – Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan menggantikan Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo.
5. Polda Jawa Timur – Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono menggantikan Irjen Pol. Nanang Avianto.
6. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta – Irjen Pol. Langgeng Purnomo menggantikan Irjen Pol. Anggoro Sukartono.
7. Polda Bali – Brigjen Pol. Pasma Royce menggantikan Irjen Pol. Daniel Adityajaya.
8. Polda Sumatera Utara – Brigjen Pol. Sonny Irawan menggantikan Irjen Pol. Whisnu Hermawan.
9. Polda Sumatera Barat – Irjen Pol. Jawari menggantikan Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.
10. Polda Sumatera Selatan – Brigjen Pol. Rony Samtana menggantikan Irjen Pol. Sandi Nugroho.
11. Polda Riau – Irjen Pol. Arman Achdiat menggantikan Irjen Pol. Herry Heryawan.
12. Polda Kepulauan Riau – Irjen Pol. Suhendri menggantikan Irjen Pol. Asep Safrudin.
13. Polda Jambi – Irjen Pol. Widodo menggantikan Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar.
14. Polda Gorontalo – Irjen Pol. Nurworo Danang menggantikan Irjen Pol. Widodo.
15. Polda Nusa Tenggara Timur – Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menggantikan Irjen Pol. Rudi Darmoko.
16. Polda Maluku – Irjen Pol. Suwondo Nainggolan menggantikan Irjen Pol. Dadang Hartanto.
17. Polda Sulawesi Selatan – Irjen Pol. M. Awal Chairuddin menggantikan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.
18. Polda Sulawesi Tengah – Irjen Pol. Rizal Irawan menggantikan Irjen Pol. Nasri.
L
19. Polda Sulawesi Barat – Irjen Pol. Totok Suharyanto menggantikan Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta.
Pergantian di Sulawesi Barat, misalnya, menjadi salah satu bagian dari rotasi besar tersebut. Irjen Pol. Totok Suharyanto sebelumnya dipercaya sebagai pejabat di lingkungan pemberantasan tindak pidana korupsi Polri sebelum mendapat tugas sebagai Kapolda Sulbar.
Bukan Sekadar Pergantian Jabatan
Rotasi puluhan pejabat Polri tersebut memiliki arti strategis karena Kapolda merupakan pimpinan tertinggi kepolisian di tingkat provinsi.
Kapolda bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukumnya.
Karena itu, pergantian Kapolda bukan hanya persoalan pergantian nama pejabat. Publik akan menunggu bagaimana masing-masing pejabat baru menerjemahkan kebijakan pimpinan Polri ke dalam program kerja di daerah.
Tantangan yang dihadapi setiap wilayah juga berbeda. Persoalan keamanan, kejahatan konvensional, narkotika, kejahatan siber, konflik sosial, lalu lintas, hingga pelayanan publik membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Momentum Awal Kepemimpinan Kapolri Suyudi
Rotasi 19 Kapolda menjadi salah satu langkah awal yang paling terlihat setelah Suyudi Ario Seto resmi memimpin Polri.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi perhatian publik karena dilakukan pada awal masa kepemimpinannya. Masyarakat tentu akan menilai apakah penyegaran organisasi tersebut mampu diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di lapangan.
Di sisi lain, pergantian pejabat juga menuntut proses transisi yang cepat agar pelayanan masyarakat, penegakan hukum, serta agenda keamanan di setiap wilayah tetap berjalan tanpa hambatan.
Dengan adanya rotasi tersebut, publik kini menantikan kinerja para Kapolda baru dalam menjaga keamanan, meningkatkan profesionalisme anggota, memperkuat pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pergantian pimpinan bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan, tetapi sejauh mana kepemimpinan baru mampu menghadirkan kepastian hukum, pelayanan yang transparan, respons cepat terhadap laporan masyarakat, serta keamanan yang dirasakan langsung di tengah kehidupan sehari-hari.
Pewarta: DR. Rangkuti
WINews TV – Labuhanbatu
0 Komentar