BEKASI, WINews - Praktisi hukum Kabupaten Bekasi, H. Ulung Purnama, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada dr. Asep Surya Atmaja atas pelantikannya sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030, Jumat (23/10/2026). Momentum tersebut diharapkan menjadi awal penguatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, peningkatan akses kesehatan, serta perluasan keadilan hukum bagi masyarakat.
Ulung Purnama berharap kepemimpinan Asep Surya Atmaja mampu menjawab berbagai kebutuhan warga Kabupaten Bekasi melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan pelayanan yang mudah diakses dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
“Selamat dan sukses atas dilantiknya dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Semoga amanah dalam menjalankan tugas, membawa Kabupaten Bekasi semakin maju, sejahtera, dan damai, serta mampu memenuhi harapan masyarakat,” ujar Ulung Purnama.
Pelantikan tersebut, berdasarkan keterangan dalam bahan pemberitaan, mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3282 Tahun 2026 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bekasi.
Bagi Kabupaten Bekasi, keberlanjutan pemerintahan menjadi penting untuk memastikan program pembangunan berjalan konsisten, kebutuhan dasar masyarakat mendapatkan perhatian, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan semakin kuat.
Pelayanan Publik Menjadi Ukuran Keberhasilan Pemerintahan
Menurut Ulung, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang mampu memberikan kepastian pelayanan, merespons keluhan secara cepat, dan memastikan program daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan.
Pelayanan publik mencakup berbagai sektor, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan sosial. Peningkatan kualitas pelayanan perlu disertai prosedur yang jelas, informasi yang mudah dipahami, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Transparansi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Informasi mengenai prioritas pembangunan, penggunaan anggaran, target program, dan capaian kinerja perlu disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Ulung berharap kepemimpinan Asep Surya Atmaja dapat memperkuat budaya pelayanan yang mengutamakan kepentingan warga, terutama kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Pemerataan Akses Kesehatan Menjadi Perhatian
Salah satu sektor yang disoroti Ulung Purnama adalah pelayanan kesehatan. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi semakin memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
Menurutnya, pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan mendasar. Masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur berobat, kepesertaan jaminan kesehatan, fasilitas pelayanan yang tersedia, serta mekanisme pengaduan apabila menghadapi kendala.
Dalam konteks tersebut, optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk membantu masyarakat memahami status kepesertaan serta prosedur memperoleh layanan sesuai ketentuan.
Program bantuan iuran bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan juga perlu dikelola secara tepat sasaran agar kelompok rentan tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan karena keterbatasan ekonomi.
Selain kepesertaan, pemerataan layanan kesehatan perlu memperhatikan ketersediaan tenaga medis, fasilitas pelayanan, obat-obatan, kualitas layanan, serta kemudahan akses dari wilayah tempat tinggal masyarakat.
Akses kesehatan yang merata tidak cukup diukur dari jumlah peserta jaminan kesehatan. Ketersediaan fasilitas yang memadai, waktu tunggu pelayanan, mutu penanganan pasien, dan kemudahan memperoleh rujukan juga menjadi bagian penting dalam evaluasi layanan.
Target akses kesehatan pada 2027 perlu dikawal
Sebelumnya, dr. Asep Surya Atmaja disebut menyampaikan komitmen untuk memprioritaskan sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur setelah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif.
Dalam bahan keterangan tersebut, Asep juga disebut menargetkan agar pada 2027 seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi dapat memperoleh akses layanan kesehatan melalui cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), sesuai ketentuan yang berlaku.
Target tersebut menjadi agenda yang perlu dikawal melalui perencanaan, pendataan warga, penganggaran, koordinasi antarlembaga, dan evaluasi berkala.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa warga yang memenuhi persyaratan tidak tertinggal dalam pendataan kepesertaan. Penanganan administrasi dan sosialisasi menjadi penting, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau warga yang mengalami kesulitan mengakses informasi.
Apabila target tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur dan dilaksanakan secara konsisten, perluasan akses kesehatan berpotensi membantu masyarakat memperoleh perlindungan finansial ketika membutuhkan pelayanan medis.
Infrastruktur Berperan dalam Menggerakkan Ekonomi Daerah
Selain sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur menjadi perhatian dalam harapan terhadap kepemimpinan baru Kabupaten Bekasi.
Infrastruktur yang memadai berpengaruh terhadap mobilitas warga, kelancaran distribusi barang, akses menuju tempat kerja, serta konektivitas antarkawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi.
Perbaikan jalan, drainase, fasilitas umum, serta infrastruktur pendukung lainnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Penentuan prioritas pembangunan juga perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan, jumlah masyarakat yang terdampak, urgensi penanganan, serta manfaat jangka panjang.
Kabupaten Bekasi memiliki kegiatan industri dan perekonomian yang memerlukan dukungan infrastruktur memadai. Konektivitas yang baik dapat membantu memperlancar mobilitas tenaga kerja dan distribusi hasil usaha, sedangkan infrastruktur lingkungan yang terawat berperan dalam menunjang kenyamanan permukiman.
Namun, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada proyek fisik. Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, transparansi pengadaan, pemeliharaan aset, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
Ulung berharap pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara merata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi, bukan hanya di kawasan tertentu.
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu Perlu Diperkuat
Sebagai praktisi hukum, Ulung Purnama turut menyoroti pentingnya akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, keadilan perlu dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan kemampuan finansial seharusnya tidak menjadi penghalang bagi warga yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Bantuan hukum dapat berperan dalam memberikan konsultasi, pendampingan, dan bantuan dalam proses hukum sesuai ruang lingkup layanan serta ketentuan yang berlaku. Kehadiran layanan tersebut juga membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Di tingkat daerah, dukungan terhadap akses bantuan hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyediaan informasi layanan, koordinasi dengan organisasi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan, serta penguatan mekanisme rujukan bagi warga yang membutuhkan pendampingan.
Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, kewenangan pemerintah daerah, persyaratan penerima bantuan, dan standar layanan yang berlaku.
Ulung berharap masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai tempat mengadu, persyaratan administrasi, dan jalur layanan yang tersedia.
Menurutnya, kemudahan mengakses bantuan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang menjunjung kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Menjaga Keamanan dan Kondusivitas Kabupaten Bekasi
Ulung juga berharap situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bekasi terus terjaga melalui sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha, dan unsur terkait lainnya.
Lingkungan yang aman dan tertib memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, menjalankan usaha, menempuh pendidikan, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman.
Upaya menjaga kondusivitas perlu disertai komunikasi yang baik antara aparat dan masyarakat, pencegahan gangguan keamanan, serta penanganan persoalan sosial secara proporsional dan sesuai hukum.
Di sisi lain, iklim usaha yang kondusif dapat mendukung kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya mendorong investasi juga perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak pekerja, kepatuhan terhadap peraturan, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat sekitar.
Karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi penting agar pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial dapat berkembang secara beriringan.
Transparansi dan Evaluasi Program Harus Menjadi Prioritas
Harapan terhadap kepemimpinan Asep Surya Atmaja juga berkaitan dengan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Program pembangunan perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang dapat diukur, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan pelaksanaannya.
Dalam sektor kesehatan, misalnya, evaluasi dapat mencakup perluasan akses layanan, pendataan kepesertaan, ketersediaan fasilitas, dan penanganan pengaduan. Dalam pembangunan infrastruktur, evaluasi dapat memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan pelaksanaan, dan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, pada sektor bantuan hukum, kemudahan memperoleh informasi dan ketersediaan layanan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Keterbukaan informasi dan evaluasi berkala akan membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sejak dini sekaligus menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan yang belum berjalan optimal.
Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Aspirasi warga dapat menjadi masukan dalam menentukan prioritas pembangunan, sementara pengawasan publik membantu mendorong penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab.
Harapan bagi Masa Depan Kabupaten Bekasi
Ulung Purnama berharap pelantikan Bupati Bekasi definitif menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang memberikan manfaat nyata melalui peningkatan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, perluasan akses kesehatan, penguatan bantuan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
Keberhasilan pemerintahan pada akhirnya perlu terlihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat, termasuk kemudahan memperoleh pelayanan, meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar, serta terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dengan perencanaan yang terukur, pelaksanaan program yang transparan, dan evaluasi yang berkelanjutan, Kabupaten Bekasi diharapkan dapat terus berkembang sebagai daerah yang mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperhatikan kualitas hidup masyarakat.
Harapan tersebut menjadi pekerjaan bersama yang memerlukan komitmen pemerintah, partisipasi warga, dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
Pewarta: Nurzaman
WINews - Tajam, Terpercaya, Berita Sesuai Fakta dan Nyata.
0 Komentar