BANJARNEGARA, WINews - Semangat gotong royong masyarakat kembali terlihat di Desa Klapa, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Demi memiliki balai desa yang layak dan aman untuk menunjang pelayanan publik, warga secara swadaya mengumpulkan dana pembangunan dengan iuran sebesar Rp75.000 per kepala keluarga (KK).
Dari sekitar 1.000 kepala keluarga, dana yang dihimpun masyarakat diperkirakan mencapai Rp75 juta hingga Rp80 juta. Penggalangan dana tersebut menjadi langkah bersama untuk mewujudkan fasilitas pemerintahan desa yang selama ini dinilai sangat dibutuhkan.
Inisiatif warga ini muncul setelah pelayanan pemerintahan Desa Klapa selama kurang lebih tiga tahun terpaksa menumpang di gedung pengajian Muslimat. Kondisi tersebut terjadi lantaran bangunan balai desa lama telah mengalami kerusakan dan dinilai membahayakan keselamatan penggunanya.
Situasi itu menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas pelayanan masyarakat ketika keterbatasan anggaran dan belum terealisasinya bantuan pembangunan menjadi kendala.
Bangunan Lama Memprihatinkan, Pelayanan Desa Terpaksa Menumpang
Kepala Desa Klapa, Safrudin, menjelaskan bahwa kondisi bangunan balai desa lama sebenarnya telah memprihatinkan sejak sekitar 2013–2014. Namun, pada masa itu, pembangunan balai desa belum menjadi prioritas karena masyarakat lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan.
Menurut Safrudin, persoalan semakin rumit ketika pada 2018 pemerintah desa tidak lagi dapat menggunakan Dana Desa untuk pembangunan balai desa sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, kondisi bangunan lama terus mengkhawatirkan.
Bahkan, ketika musim hujan, perangkat desa yang masih memberikan pelayanan di bangunan tersebut disebut terpaksa mengenakan helm sebagai langkah antisipasi terhadap risiko runtuhnya bagian atap.
“Pada saat musim hujan, perangkat desa yang tetap memberikan pelayanan terpaksa mengenakan helm karena khawatir atap bangunan runtuh,” ungkap Safrudin kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat mendorong pembangunan balai desa baru. Selain menyangkut kenyamanan, keberadaan bangunan yang aman juga penting untuk mendukung kelancaran administrasi pemerintahan serta pelayanan kepada warga.
Sudah Mengupayakan Bantuan, Warga Akhirnya Bergerak Swadaya
Safrudin mengatakan pemerintah desa telah berupaya mengajukan bantuan pembangunan kepada pemerintah daerah. Bahkan, menurut keterangannya, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan balai desa pernah disurvei dan dilakukan pengukuran.
Namun, hingga saat keterangan tersebut disampaikan, bantuan yang diharapkan belum terealisasi. Menghadapi kondisi itu, masyarakat bersama pemerintah desa akhirnya mengambil inisiatif untuk menghimpun dana secara swadaya.
Para ketua RT dan RW dilibatkan dalam kepanitiaan untuk membantu mengoordinasikan partisipasi masyarakat, termasuk pelaksanaan iuran yang telah disepakati.
Langkah ini menunjukkan bahwa kebutuhan fasilitas pelayanan publik dapat menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Meski demikian, pembangunan secara swadaya tetap membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan dana yang tertib, serta keterbukaan informasi agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada warga.
Warga Sepakat Iuran Rp75 Ribu Selama Tujuh Bulan
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klapa, Khafid, menyampaikan bahwa masyarakat mendukung rencana pembangunan balai desa melalui pengumpulan dana secara gotong royong.
Menurutnya, balai desa tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan, tetapi juga menjadi fasilitas bersama yang mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan administrasi.
Warga menyepakati iuran sebesar Rp75.000 per kepala keluarga dengan jangka waktu pembayaran selama tujuh bulan. Dalam pelaksanaannya, sejumlah warga bahkan memberikan sumbangan lebih besar daripada nominal yang telah disepakati.
Khafid menyebutkan terdapat warga yang menyumbang hingga Rp500.000. Hal tersebut menjadi gambaran partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan fasilitas desa yang dinilai penting bagi kepentingan bersama.
“Warga tidak keberatan dengan iuran tersebut. Bahkan, ada yang memberikan lebih dari Rp75 ribu, sampai Rp500 ribu,” ujar Khafid.
Partisipasi tersebut memperlihatkan kuatnya semangat kebersamaan masyarakat Desa Klapa. Namun, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, mekanisme iuran, pencatatan penerimaan, dan penggunaan dana perlu disampaikan secara terbuka kepada seluruh warga.
Transparansi Dana Menjadi Kunci Kepercayaan Masyarakat
Pengumpulan dana pembangunan dari masyarakat merupakan bentuk partisipasi sosial yang patut mendapat perhatian. Akan tetapi, besarnya kepercayaan yang diberikan warga juga perlu diimbangi dengan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Panitia pembangunan bersama pemerintah desa dapat menjaga kepercayaan masyarakat melalui pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, penyampaian laporan dana secara berkala, serta informasi mengenai rencana anggaran biaya dan perkembangan pekerjaan.
Informasi mengenai nilai kebutuhan pembangunan, pembelian material, pembayaran tenaga kerja, hingga sisa dana sebaiknya dapat diketahui masyarakat sesuai mekanisme yang disepakati.
Selain itu, pembangunan perlu memperhatikan aspek keselamatan konstruksi, kualitas material, kesesuaian penggunaan lahan, dan ketentuan administrasi yang berlaku. Dengan demikian, hasil pembangunan diharapkan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dapat digunakan dalam jangka panjang.
Keterbukaan tersebut penting karena dana yang dihimpun berasal dari partisipasi masyarakat. Setiap rupiah yang terkumpul perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan bersama.
Balai Desa Layak Diharapkan Memperkuat Pelayanan Publik
Keberadaan balai desa yang aman dan memadai memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan, koordinasi perangkat desa, musyawarah masyarakat, serta kegiatan pemerintahan lainnya.
Bagi warga Desa Klapa, pembangunan balai desa bukan semata-mata tentang mendirikan bangunan baru. Lebih dari itu, fasilitas tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih nyaman, tertib, dan efektif.
Inisiatif swadaya ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebutuhan infrastruktur pelayanan publik di tingkat desa memerlukan perhatian berkelanjutan. Ketika kemampuan masyarakat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan bersama, dukungan pemerintah melalui program dan kebijakan yang sesuai juga tetap penting untuk dipertimbangkan.
Ke depan, masyarakat tentu berharap pembangunan balai desa dapat berjalan sesuai rencana, memenuhi standar keselamatan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
WINews menilai, semangat gotong royong warga Desa Klapa merupakan modal sosial yang berharga. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terkumpulnya dana atau berdirinya bangunan, melainkan juga dari transparansi pengelolaan, kualitas hasil pekerjaan, dan meningkatnya mutu pelayanan publik bagi masyarakat.
Catatan redaksi: Informasi dalam berita ini disusun berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada wartawan. Rincian realisasi anggaran, perkembangan pembangunan, dan tanggapan pemerintah daerah dapat ditambahkabn setelah tersedia konfirmasi serta dokumen pendukung.
Pewarta:Daryoko
Reporter: WINews
Media: Warta Indonesia News TV (WINews)
0 Komentar