Bertempat di Pendopo Dipayudha Adigraha, Banjarnegara, Jumat (17/10/2025) malam, kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Pimpinan DPRD, Pimpinan OPD, TNI-Polri, Aktivis, ormas, LSM, Paguyuban, masyarakat umum hingga kalangan mahasiswa.
Sarasehan ini mengusung empat fokus utama, yakni : evaluasi kebijakan publik, pengawasan partisipatif, perumusan inovasi daerah, serta penguatan komitmen sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
Evaluasi Kebijakan: Menelaah efektivitas serta dampak implementasi 10 program unggulan Bupati dan skema pembiayaan pendukungnya.
Pengawasan Partisipatif: Membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengawasi kinerja eksekutif dan legislatif.
Perumusan Inovasi: Merancang rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah serta menggali potensi PAD berkelanjutan.
Membangun Komitmen: Meneguhkan kolaborasi lintas elemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi secara konkret dan terukur.
“Dana Terbatas, Inovasi Tak Terbatas”
Dalam sambutannya, Pembina FORDEM Banjarnegara, Mawing Goso, menegaskan bahwa Sarasehan Publik ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi momentum untuk menyalakan kembali semangat perubahan di Banjarnegara.
“Kita tidak sekadar berkumpul untuk berdialog, tetapi untuk memastikan suara rakyat Banjarnegara bergema dengan bermartabat,” ujarnya, Jumat (17/10/2025) malam.
Mawing menyoroti tantangan utama pemerintah daerah saat ini, yakni keterbatasan anggaran di tengah meningkatnya kebutuhan dan ekspektasi publik.
“Kemajuan tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran, melainkan seberapa cerdas kita mengelolanya agar benar-benar bekerja untuk kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mawing menegaskan bahwa FORDEM hadir bukan sebagai pengkritik, melainkan mitra reflektif pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai fondasi utama pemerintahan yang responsif dan berintegritas.
“Transparansi adalah sumber kekuatan, bukan ketakutan. Akuntabilitas adalah kehormatan, bukan sekadar kewajiban administratif. Partisipasi rakyat adalah energi peradaban, bukan gangguan politik,” ungkapnya.
Selain evaluasi kebijakan, Fordem juga mendorong lahirnya berbagai inovasi daerah di sektor riil, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digitalisasi layanan publik. Upaya ini diharapkan mampu membawa Banjarnegara menuju kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Bupati Amalia : Kami Berproses, Bukan Abra Kadabra
Sementara itu, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, dalam kesempatan yang sama, menegaskan komitmennya untuk merealisasikan visi dan misi kepemimpinan menuju Banjarnegara Maju dan Sejahtera.
Sejak awal pencalonan, Amalia bersama Wakil Bupati Wakhid Jumali telah menetapkan lima misi pembangunan daerah sebagai arah kebijakan strategis lima tahun ke depan.
Lima Misi Kepemimpinan Amalia–Wakhid :
Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
Memperluas akses serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas.
Selain itu, Bupati Amalia juga menegaskan kembali 10 Program Unggulan yang telah menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara.
Sepuluh Program Unggulan Amalia–Wakhid :
Jalan kabupaten dan jalan usaha tani (JUT) mulus.
Insentif bagi guru keagamaan.
Dana pinjaman bergulir bagi UMKM melalui BLUD.
Peningkatan dana ADD.
Pembangunan rumah sakit di wilayah Banjarnegara atas.
Renovasi sarana dan prasarana sekolah serta rumah ibadah.
Pengembangan unit bibit benih dan sarana produksi pertanian.
Rintisan kawasan industri ramah lingkungan.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Peningkatan kapasitas perangkat desa.
“Program-program ini adalah janji politis kami kepada masyarakat Banjarnegara. Semuanya telah kami integrasikan dalam RPJMD dan akan kami perjuangkan hingga tuntas,” jelas Amalia.
Bupati Amalia menegaskan, pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Kami tidak bisa seperti tukang sulap yang merealisasikan janji dalam hitungan hari. Tahun 2025 ini kami menata fondasi, dan tahun 2026 kami bersiap berlari,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, tahun ini Banjarnegara menghadapi penurunan transfer daerah sekitar Rp. 165 miliar. “Kami sedang mengevaluasi dan mencari solusi terbaik agar program prioritas tetap berjalan,” tambahnya.
Kritis, Santun, dan Produktif
Bupati Amalia turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Banjarnegara yang menjaga iklim demokrasi tetap sehat dan kondusif.
“Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat karena telah menyampaikan aspirasi secara santun tanpa aksi anarkis,” ucapnya.
Khusus kepada kalangan mahasiswa, Amalia memberikan penghargaan atas sikap kritis dan konstruktif dalam mengawal kebijakan publik.
Ia menegaskan, stabilitas sosial dan keamanan daerah menjadi kunci utama dalam menarik investasi.
“Kondisi aman dan nyaman adalah magnet bagi investor untuk menanamkan modal di Banjarnegara,” tegasnya.
Terkait isu kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Amalia menjelaskan bahwa fokus pemerintah bukan semata menaikkan angka, tetapi menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
Salah satu langkah konkret, ujarnya, adalah mempromosikan wilayah Kalibening sebagai kawasan potensial investasi, mengingat lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan kawasan industri Batang yang dikembangkan Pemprov Jateng.
“Hasilnya memang belum besar, tetapi kami terus berupaya membuka peluang. Kami optimistis, Banjarnegara akan semakin dilirik jika mampu menjaga stabilitas dan menunjukkan keseriusan dalam membangun,” pungkasnya.
Reportase : Rodi Ajat Subekti & Nur S
Editor : Red
