Tuntutan pertama, HMI MPO mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Ahmad Rahim selaku Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu menegaskan, bahwa praktik tambang ilegal masih marak, terutama di Parigi Moutong dan Poboya, Kota Palu.
“Legal atau ilegal, tambang tetap merusak lingkungan. Bedanya hanya pada kadar kerusakannya. Selain itu, pengelolaan dana hasil tambang juga patut dipertanyakan. Kemana aliran dana tersebut selama ini?” ungkapnya dalam orasi.
Tuntutan kedua, massa meminta Gubernur menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai, beberapa kasus yang terjadi menimpa siswa setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut harus menjadi perhatian serius.
“Jangan sampai program yang seharusnya menyehatkan justru mempersulit, membuat sakit, bahkan membahayakan nyawa siswa. Evaluasi tata kelola MBG harus segera dilakukan,” tegasnya.
Tuntutan ketiga, HMI MPO mendesak agar program beasiswa Berani Cerdas benar-benar diprioritaskan bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu. Mereka menyoroti banyaknya pendaftar, namun menilai sistem penilaian dan pengelolaan masih perlu diperkuat.
“Beasiswa ini harus tepat sasaran. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus menjadi prioritas utama,” kata orator aksi.
Tuntutan keempat, demonstran meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan gelandangan dan pengemis di Sulawesi Tengah. Mereka menilai masalah sosial tersebut masih terlihat jelas, khususnya di Kota Palu.
“Kita semua bisa menyaksikan bagaimana gelandangan dan pengemis hidup tanpa kepastian. Mereka tidak tahu di mana bisa makan atau tidur. Pemerintah harus peduli, karena mereka juga manusia seperti kita,” ujarnya.
Sebagai penutup, massa aksi menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut. “Semoga apa yang kami perjuangkan ini membuahkan hasil. Jika tidak, kami siap kembali turun ke jalan dalam aksi jilid dua,” tegas peserta aksi.
Reportase : Junaedi AM
Editor : Red
