Palu, Wartaindonesianews.co.id - Baru-baru ini, publik kembali dihebohkan dengan fenomena pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga melibatkan "PPPK Siluman" atau peserta yang lolos seleksi tanpa memenuhi syarat sebagai honorer. Kasus ini memicu kemarahan publik dan para tenaga honorer yang telah lama mengabdikan dirinya kepada negara dengan penuh dedikasi.
Menjadi seorang pengabdi (honorer) bukanlah hal yang mudah. Banyak tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun dengan gaji yang tidak sepadan. Mereka telah berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi hak-hak mereka sering kali diabaikan. Seorang tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun dengan gaji yang hanya Rp 500.000 per bulan, bahkan Rp 700.000 per tiga bulan, adalah contoh nyata dari ketidakadilan yang dihadapi oleh para tenaga honorer.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi A DPRD Kota Palu, sejumlah perwakilan Aliansi Honorer Kota Palu membeberkan dugaan adanya "PPPK Siluman" yang lolos seleksi tanpa memenuhi syarat sebagai honorer. Contohnya, ada pegawai yang tidak pernah mengabdi di Kota Palu, bahkan bekerja di Morowali selama enam tahun, namun dinyatakan lolos PPPK di Dinas Kesehatan. Ada pula kasus anak dari honorer yang ikut ujian dan justru lolos, sementara orang tuanya yang telah lama mengabdi tidak. Praktik seperti ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem seleksi yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Kami menuntut kepada pemerintah agar memberikan keadilan bagi para tenaga honorer yang telah dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus memberikan sanksi berat kepada mereka yang melanggar hukum dan mengambil hak-hak orang lain. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proses seleksi PPPK dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada lagi praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.
Demi menjaga stabilitas kepercayaan publik kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan pengangkatan PPPK, pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam proses seleksi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hak-hak tenaga honorer dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, kita dapat membangun sistem yang lebih adil dan transparan.
Kasus pengangkatan PPPK siluman ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses seleksi. Kami berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdikan dirinya kepada negara.
Oleh : Abdul Razak (Ketua Bidang Wacana dan Intelektual HMI MPO Cabang Palu)
Pewarta: Junaidi AM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Budayakan komentar yang baik dan sopan. Dilarang spams