PANGANDARAN - Wartaindonesianews. Direktur Eksekutif Sarasa Institute, Tedi Yusnanda N, menilai pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tentang pentingnya Konferensi Daerah (Konferda) sebagai forum strategis dan ideologis, merupakan langkah Politik yang patut diapresiasi, namun juga harus dijalankan dengan keberanian moral untuk melakukan otokritik terhadap rekam jejak calon Pemimpin Partai di Daerah.
Hasto sebelumnya menegaskan bahwa setiap konferda memiliki peran vital dalam memperkuat soliditas Partai dan menentukan arah Politik resmi PDIP di tingkat Daerah.
Ia menekankan bahwa konferda bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk membangun kesatuan gerak Partai sekaligus menjawab persoalan Rakyat di wilayah masing-masing.
“Saya ingatkan, di setiap konferda selalu ada sikap Politik yang diberikan oleh Partai untuk menjawab persoalan-persoalan di Daerah. Karena apapun itu, kita harus bisa mendekatkan diri pada perjuangan kerakyatan,” ujar Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).
Pernyataan itu, menurut Tedi, sejalan dengan prinsip tata kelola Partai yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar pertimbangan Politik elektoral. Namun, ia menegaskan bahwa semangat konsolidasi ideologis yang dikatakan Hasto tidak boleh berhenti di tataran retorika.
“Kalau PDIP sungguh ingin membangun kesatuan gerak perjuangan kerakyatan, maka integritas dan transparansi calon Pemimpin di Daerah harus menjadi fondasi utama. Konferda jangan hanya jadi ajang distribusi kekuasaan, tetapi forum penegasan moral Politik Partai,” tegas Tedi dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).
Tedi juga menyinggung sosok Jeje Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran, yang disebut akan hadir dalam Konferda PDIP Jawa Barat dan dikabarkan mengikuti fit and proper test calon Ketua DPD PDIP Jabar.
Menurut Tedi, publik patut mengingat kembali bahwa selama masa kepemimpinannya di Pangandaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran selama tiga tahun berturut-turut 2022, 2023, dan 2024.
Selain itu, muncul pula sejumlah persoalan tata kelola APBD yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Daerah.
“Sarasa Institute telah menyampaikan laporan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan kelemahan tata kelola keuangan Daerah Pangandaran. Kami berharap Partai Politik besar seperti PDIP juga menjadikan temuan semacam ini sebagai pertimbangan etis dalam menyeleksi calon Pemimpin Partainya di Jawa Barat,” ungkap Tedi.
Lebih jauh, Tedi menjelaskan bahwa transparansi dan rekam jejak calon Kepala Daerah tidak hanya penting bagi kepentingan Partai, tetapi juga bagi publik yang akan kembali menilai komitmen PDIP dalam menegakkan Politik berintegritas.
“Saya justru mendukung pernyataan Hasto bahwa konferda adalah forum strategis, tapi forum itu akan kehilangan makna bila masih memberi ruang pada figur-figur dengan catatan pengelolaan keuangan Daerah yang bermasalah. Politik kerakyatan tidak bisa dibangun di atas defisit kepercayaan publik,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Tedi menyerukan agar Konferda PDIP Jawa Barat menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas kepemimpinan Politik di tingkat Daerah, bukan sekadar ajang formalitas Partai.
Ia menilai bahwa ke depan, Partai-Partai Politik perlu membuka diri terhadap pengawasan publik dan hasil kajian lembaga independen, seperti Sarasa Institute, demi memastikan calon-calon Pemimpin benar-benar memiliki rekam jejak bersih dan layak dipercaya.
“Bangsa ini tidak kekurangan orang cerdas, tapi sering kekurangan orang jujur di ruang Politik. Karena itu, setiap Konferda, Musda, atau Kongres Partai semestinya menjadi ruang pemurnian etika, bukan sekadar ritual Politik lima tahunan,” pungkas Tedi.
Pewarta: Nur Z
