• Jelajahi

    Copyright © WARTA INDONESIA NEWS
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Menu Bawah

    Aktivis Nasional Lilik Yuliantoro: Rangkap Perangkat Desa–Wartawan, Benturan Kepentingan yang Tak Bisa Ditoleransi

    Warta Indonesia News
    21 Jan 2026, 21:11 WIB

     


    BLORA – Aktivis Nasional Jalan Kaki Maju, Mundur, Miring asal Kabupaten Blora, Lilik Yuliantoro, yang akrab disapa Lilik atau “Mat Tohek”, angkat bicara menanggapi ramainya pemberitaan terkait perangkat Desa Krocok, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, yang diduga merangkap jabatan sebagai wartawan di media INFODESANEWS.COM.


    Menurut Lilik, praktik rangkap jabatan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serius dan mencederai prinsip dasar tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan netral.


    “Kalau perangkat desa sekaligus menjadi wartawan, ini berbahaya. Ada benturan kepentingan yang nyata. Aparatur desa itu pelayan publik, sementara wartawan harus independen. Dua peran ini tidak boleh bercampur,” tegas Lilik, Rabu (21/1/2026).


    Lilik menilai, posisi perangkat desa memiliki akses kekuasaan, data, dan kebijakan, sementara profesi wartawan menuntut kebebasan, objektivitas, serta kontrol terhadap kekuasaan.


    Jika keduanya dijalankan oleh orang yang sama, maka independensi pers patut dipertanyakan.


    “Bagaimana mungkin wartawan bisa kritis terhadap pemerintah desa jika dia sendiri bagian dari struktur pemerintahan desa itu? Ini sama saja mematikan fungsi kontrol pers,” ujarnya.


    Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya Dinas PMD, Inspektorat, dan BKPSDM, untuk tidak tutup mata dan segera melakukan klarifikasi serta penindakan tegas jika terbukti melanggar aturan.


    “Jangan sampai desa dijadikan ruang abu-abu hukum. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.


    Lilik menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal individu, tetapi menyangkut marwah pemerintahan desa dan kredibilitas pers di mata publik.


    “Kalau negara diam, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan. Aparatur harus taat aturan, dan pers harus berdiri independen. Titik,” pungkasnya.

    Pewarta; Nur S 

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Budayakan komentar yang baik dan sopan. Dilarang spams