BANJARNEGARA, wartaindonesianews.co.id - Pemkab Banjarnegara memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui sosialisasi yang ditujukan bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kegiatan ini digelar di Aula Sasana Bhakti Praja, Jumat (27/2/2026), dengan menghadirkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai pembina utama.
Pj Sekda Banjarnegara, Tursiman S.Sos, membuka acara ini dengan menekankan pentingnya sinergi antara aparat pemerintah dan pengawas untuk memastikan pembangunan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Drs. Agung Yusianto, M.Si, memaparkan hasil evaluasi proyek fisik tahun 2025. Ia menekankan pentingnya kewajaran harga dalam pengadaan agar kualitas infrastruktur tetap terjaga, sekaligus memastikan tenaga kerja mendapat upah layak.
Pj Sekda Banjarnegara, Tursiman S.Sos, membuka acara ini dengan menekankan pentingnya sinergi antara aparat pemerintah dan pengawas untuk memastikan pembangunan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Drs. Agung Yusianto, M.Si, memaparkan hasil evaluasi proyek fisik tahun 2025. Ia menekankan pentingnya kewajaran harga dalam pengadaan agar kualitas infrastruktur tetap terjaga, sekaligus memastikan tenaga kerja mendapat upah layak.
“Kami ingin setiap proyek bukan hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berkualitas tinggi dan memberi manfaat langsung bagi warga,” ujar Agung.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Iwan Hadi Setiawan, menyampaikan arahan preventif dan edukatif. Ia menekankan integritas, kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi di lapangan, serta komitmen untuk perbaikan berkelanjutan di setiap OPD.
“BPK hadir sebagai mitra, bukan penghalang. Transparansi adalah kunci agar kendala di lapangan tidak berkembang menjadi masalah hukum,” jelas Iwan.
Dalam sosialisasi ini, Pemkab Banjarnegara juga memaparkan rencana pengadaan tahun 2026, dengan fokus pada 7.515 paket pekerjaan. Alokasi terbesar diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 87 miliar, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan Rp 6,1 miliar.
Pj Sekda menekankan profesionalisme ASN agar tetap menjalankan aturan tanpa terpengaruh intervensi pihak luar, sekaligus memastikan proses bisnis pengadaan, mulai dari standar upah hingga pengawasan material, berjalan optimal.
Melalui langkah ini, Pemkab Banjarnegara menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang transparan, berkualitas, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pewarta: Nur S
0 Komentar