WartaIndonesiaNews.co.id, JAKARTA - Jumat, 6 Februari 2026. Di negeri yang tanahnya subur tapi dompet petaninya sering diuji kesabaran, Polri kembali turun tangan. Kali ini bukan soal tilang, tapi soal perut bangsa. Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu sampai hilir. Targetnya jelas: petani sejahtera, jagung berdaulat, tengkulak minggir pelan-pelan.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri ini juga diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025 bukan kebetulan, tapi hasil kerja bareng yang perlu dijaga dan ditingkatkan.
“Tahun 2025 kita berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak. Tahun 2026 targetnya sederhana tapi menantang: lebih rapi, lebih kuat, dan lebih berpihak ke petani,” ujar Brigjen Langgeng.
Kata bijaknya begini: negara kuat bukan karena banyak impor, tapi karena petaninya ga nyerah walau pupuk mahal.
Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan antara petani dan permodalan. Lewat skema pembiayaan bersama Himbara, Polri memfasilitasi kelompok tani (Poktan) jagung untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Contoh nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan modal untuk kembali menanam dan bahkan memperluas lahan. Karena logikanya sederhana: ga ada modal, hasil panen cuma jadi wacana.
Mewakili Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung. Angka besar ini diharapkan bukan cuma indah di slide presentasi, tapi benar-benar sampai ke sawah dan ladang.
Masalah klasik petani bukan cuma modal, tapi juga harga. Di sinilah Polri lewat Gugus Tugas Ketahanan Pangan ikut menjaga agar hasil panen tidak dijual murah ke tengkulak. Bersama Perum Bulog, Polri memastikan hasil panen diserap dengan harga yang lebih adil, supaya jerih payah petani ga kalah sama permainan rantai distribusi.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan Rp6.400 per kilogram, angka yang setidaknya bikin petani bisa senyum tanpa harus pura-pura kuat.
“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah berjalan dengan harga Rp6.400 per kg,” jelas Brigjen Langgeng.
Sarkas tipisnya: harga boleh naik turun, tapi jangan sampai yang turun cuma nasib petani.
Program ini juga menyasar pengembangan lahan tidur, memutus ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani dengan lebih profesional, membayar pinjaman tepat waktu, dan pelan-pelan naik kelas.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat. Karena pada akhirnya, ketahanan pangan bukan cuma soal stok, tapi soal keadilan. Dan seperti kata bijak versi warkop: kalau petani sejahtera, negara ikut kenyang ☕🌽
Tim : Redaksi WINews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar