TANGERANG WINews - Polemik tunggakan pembayaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) yang digelar pada 10 Desember 2025 di Lembah Resort Permai terus bergulir dan kini memasuki babak baru.
Persoalan mencuat setelah satu unit mobil milik pribadi Yudianto ditahan pihak resort sebagai jaminan atas biaya kegiatan yang hingga kini belum dilunasi. Ironisnya, kendaraan tersebut belum juga dikembalikan meski pemiliknya telah berupaya meminta secara baik-baik.
Yudianto mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak Lembah Resort Permai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.“Saya sudah minta secara baik-baik, tapi tetap tidak dikembalikan. Tidak ada solusi juga dari pihak resort,” ungkapnya.
Pihak resort berdalih bahwa kendaraan tersebut masih menjadi jaminan karena adanya sisa pembayaran dari pihak AKPERSI yang belum diselesaikan. Mereka juga meminta Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, untuk segera melunasi kewajiban tersebut.
Bahkan, manajemen resort menegaskan bahwa mobil tersebut tidak akan dikembalikan sebelum seluruh tunggakan dibayarkan.
Situasi ini dinilai merugikan Yudianto, yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban pembayaran kegiatan tersebut, namun harus menanggung dampaknya.
Merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian, Yudianto menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan.
“Kalau tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat, saya akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal AKPERSI, Baday atau Budianto, mengakui bahwa komunikasi internal organisasi dengan Ketua Umum terkait persoalan ini tidak berjalan dengan baik.
“Komunikasi dengan Ketua Umum memang kurang baik terkait persoalan ini,” ujarnya singkat.
Sejumlah pihak pun mendesak Ketua Umum AKPERSI agar segera bertanggung jawab dan menyelesaikan sisa pembayaran. Di sisi lain, manajemen resort juga diminta tidak menahan aset pribadi tanpa kejelasan solusi.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat kegiatan berskala nasional seharusnya dikelola secara profesional tanpa merugikan pihak lain.
Pewarta: Tim Red
0 Komentar