MINAHASA, WINews - Keputusan mengejutkan datang dari Aipda Vicky Katiandagho yang memilih mundur dari institusi Polri di tengah penanganan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Minahasa. Langkah ini bukan karena pelanggaran, melainkan bentuk sikap tegas dalam menjaga integritas.
“Perkara ini menyita perhatian masyarakat karena melibatkan pihak-pihak penting. Tiba-tiba saya dipindahkan saat proses masih berjalan,” ungkapnya.
Merasa keberatan, Vicky sempat mengajukan surat kepada Kapolri dengan harapan mutasinya dapat ditinjau ulang agar ia bisa menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga pengunduran dirinya disetujui, upaya itu belum membuahkan hasil.
Menurut Vicky, dirinya tidak mempermasalahkan penugasan di wilayah mana pun, termasuk daerah terpencil. Namun, meninggalkan perkara yang belum selesai justru menjadi beban moral yang berat baginya.
Ia pun memilih mundur dari Polri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap prinsip yang dipegangnya. Baginya, seragam adalah simbol pengabdian, tetapi integritas adalah nilai yang tidak bisa dikompromikan.
Di sisi lain, Polda Sulawesi Utara memberikan klarifikasi bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari rotasi rutin organisasi. Selain itu, disebutkan bahwa Vicky sebenarnya telah mengajukan pensiun dini sejak 2025, yang kemudian disetujui pada Januari 2026.
Kini, setelah resmi meninggalkan institusi kepolisian, Vicky menjalani kehidupan baru dengan berjualan kopi. Meski demikian, ia menegaskan kecintaannya terhadap Korps Bhayangkara tetap melekat.
“Kapanpun baju coklat ini bisa dilepas, tapi jiwa Bhayangkara akan tetap ada selamanya,” tulisnya di media sosial.
Keputusan Vicky pun menuai perhatian publik, menjadi refleksi tentang pentingnya integritas di tengah dinamika penegakan hukum.
Pewarta: Redaksi
Sebelumnya, Vicky menjabat sebagai Kanit Pidsus Satreskrim Polres Minahasa dan tengah menangani perkara korupsi yang melibatkan sejumlah pihak berpengaruh. Kasus tersebut bahkan telah memasuki tahap koordinasi dengan BPKP Sulawesi Utara untuk menghitung kerugian negara.
Namun di tengah proses penyidikan, Vicky menerima surat mutasi ke Polres Kepulauan Talaud. Ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan yang memadai terkait pemindahan tersebut, terlebih saat perkara yang ditanganinya sedang menjadi sorotan publik.“Perkara ini menyita perhatian masyarakat karena melibatkan pihak-pihak penting. Tiba-tiba saya dipindahkan saat proses masih berjalan,” ungkapnya.
Merasa keberatan, Vicky sempat mengajukan surat kepada Kapolri dengan harapan mutasinya dapat ditinjau ulang agar ia bisa menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga pengunduran dirinya disetujui, upaya itu belum membuahkan hasil.
Menurut Vicky, dirinya tidak mempermasalahkan penugasan di wilayah mana pun, termasuk daerah terpencil. Namun, meninggalkan perkara yang belum selesai justru menjadi beban moral yang berat baginya.
Ia pun memilih mundur dari Polri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap prinsip yang dipegangnya. Baginya, seragam adalah simbol pengabdian, tetapi integritas adalah nilai yang tidak bisa dikompromikan.
Di sisi lain, Polda Sulawesi Utara memberikan klarifikasi bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari rotasi rutin organisasi. Selain itu, disebutkan bahwa Vicky sebenarnya telah mengajukan pensiun dini sejak 2025, yang kemudian disetujui pada Januari 2026.
Kini, setelah resmi meninggalkan institusi kepolisian, Vicky menjalani kehidupan baru dengan berjualan kopi. Meski demikian, ia menegaskan kecintaannya terhadap Korps Bhayangkara tetap melekat.
“Kapanpun baju coklat ini bisa dilepas, tapi jiwa Bhayangkara akan tetap ada selamanya,” tulisnya di media sosial.
Keputusan Vicky pun menuai perhatian publik, menjadi refleksi tentang pentingnya integritas di tengah dinamika penegakan hukum.
Pewarta: Redaksi
0 Komentar