Salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu program unggulan pemerintah.
Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut menambah beban masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup secara umum. Kondisi ini semakin memperkuat persepsi bahwa sejumlah kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ahmad Rahim menegaskan, kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Persoalan kebijakan yang tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pemerintah pusat, tetapi juga akan berimbas kepada pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ahmad, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengantisipasi dampak kebijakan nasional terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Setiap kebijakan yang diambil, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan memengaruhi tingkat kepercayaan publik.
Lebih lanjut, ia menilai gelombang kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah tercermin dari meningkatnya aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, akademisi, buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah. Mereka menilai agenda reformasi yang diperjuangkan sejak 1998 mengalami kemunduran yang cukup serius.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, lemahnya penegakan hukum, kriminalisasi terhadap aktivis, serta kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat menjadi faktor utama yang memicu kemarahan publik.
Dalam pandangannya, fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori Simulacra dan Hiperrealitas yang dikemukakan oleh filsuf Prancis, . Teori tersebut menjelaskan bahwa masyarakat modern tidak lagi berhadapan sepenuhnya dengan realitas yang sesungguhnya, melainkan dengan representasi dan citra yang terus diproduksi oleh media serta kekuasaan.
Dalam konteks politik, berbagai program pemerintah kerap dipresentasikan sebagai simbol keberhasilan melalui kampanye media, publikasi digital, dan pencitraan politik yang masif. Namun ketika realitas yang dialami masyarakat berbeda dengan citra yang dibangun, muncul ketegangan antara kenyataan dan narasi resmi yang disampaikan kepada publik.
Melalui konsep simulacra, propaganda media tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas baru yang dikonsumsi masyarakat. Program-program besar diproduksi sebagai simbol keberhasilan pembangunan, sementara persoalan struktural seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan kesenjangan sosial kerap tertutupi oleh arus informasi yang menampilkan citra positif pemerintah.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat hidup dalam apa yang disebut Baudrillard sebagai hiperrealitas, yakni situasi ketika citra dan simbol menjadi lebih dominan dibandingkan kenyataan yang sesungguhnya.
Ahmad Rahim menilai bahwa ketika masyarakat mulai merasakan ketidaksesuaian antara narasi pembangunan yang disampaikan pemerintah dan kondisi kehidupan sehari-hari, kepercayaan publik akan terus mengalami erosi.
“Kemarahan publik yang muncul hari ini merupakan sinyal bahwa terdapat jarak yang semakin lebar antara pemerintah dan rakyat. Ketika ruang partisipasi publik menyempit dan kebijakan tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat, maka legitimasi politik akan terus mengalami penurunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti pada pencitraan dan produksi narasi keberhasilan semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di akhir keterangannya, Ahmad Rahim menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan publik hanya dapat dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum yang adil, serta keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan partisipasi masyarakat.
“Tanpa langkah-langkah tersebut, berbagai program pembangunan berpotensi hanya menjadi simbol dan citra politik semata, sementara persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat terus terakumulasi dan memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas,” pungkasnya.
Pewarta: Junaidi
0 Komentar