Foto : Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH, JAKARTA, WINews - Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH, meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan pajak yang dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperburuk kondisi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media nasional dan internasional dari Kantor Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di kawasan Cijantung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, kebijakan perpajakan yang terlalu tinggi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah dapat menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari perlambatan investasi, terhambatnya pembangunan proyek perumahan dan apartemen, hingga meningkatnya risiko penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Daya Beli Masyarakat Menjadi Perhatian Utama
Prof Sutan menegaskan bahwa persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya berkaitan dengan angka-angka makro ekonomi, tetapi menyangkut kebutuhan dasar rakyat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Ketika daya beli melemah dan lapangan pekerjaan semakin sulit diperoleh, maka kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat perlu dievaluasi secara matang,” ujarnya.
Ia menilai, lemahnya daya beli masyarakat telah berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Kondisi tersebut juga berimbas pada berkurangnya produktivitas usaha dan menurunnya kemampuan sektor swasta untuk menyerap tenaga kerja.
Harapan terhadap Kepemimpinan Presiden Prabowo
Dalam kesempatan itu, Prof Sutan menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat sebagaimana semangat Ekonomi Pancasila yang selama ini disampaikan dalam berbagai kesempatan.
Menurutnya, arah pembangunan nasional harus mampu menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan usaha masyarakat.
“Rakyat berharap pemerintah hadir memberikan solusi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya beli, serta membuka lapangan pekerjaan baru secara luas,” katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat luas.
Kekhawatiran terhadap Dampak Pajak pada Dunia Usaha
Prof Sutan menilai bahwa peningkatan beban pajak dapat memberikan tekanan tambahan bagi dunia usaha yang saat ini masih berupaya bangkit dari berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.
Menurutnya, sektor usaha membutuhkan ruang untuk berkembang agar mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dinilai semakin memperberat kondisi pelaku usaha maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat daya tahan masyarakat dan dunia usaha. Jika sektor riil melemah, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berkurangnya kesempatan kerja dan menurunnya daya beli,” jelasnya.
Pentingnya Kebijakan yang Pro-Rakyat
Prof Sutan juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal dan perpajakan tetap memperhatikan kondisi masyarakat menengah ke bawah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, setiap kebijakan harus mampu menciptakan optimisme, memperkuat daya beli, dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Dorongan untuk Membangun Ekonomi yang Inklusif
Di akhir pernyataannya, Prof Sutan Nasomal mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan negara, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang kuat secara ekonomi. Namun keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai apabila kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” pungkasnya.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, serta Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Saqwa Plus.
Pewarta: Rodi Ajat Subekti
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media nasional dan internasional dari Kantor Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di kawasan Cijantung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, kebijakan perpajakan yang terlalu tinggi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah dapat menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari perlambatan investasi, terhambatnya pembangunan proyek perumahan dan apartemen, hingga meningkatnya risiko penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Daya Beli Masyarakat Menjadi Perhatian Utama
Prof Sutan menegaskan bahwa persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya berkaitan dengan angka-angka makro ekonomi, tetapi menyangkut kebutuhan dasar rakyat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Ketika daya beli melemah dan lapangan pekerjaan semakin sulit diperoleh, maka kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat perlu dievaluasi secara matang,” ujarnya.
Ia menilai, lemahnya daya beli masyarakat telah berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Kondisi tersebut juga berimbas pada berkurangnya produktivitas usaha dan menurunnya kemampuan sektor swasta untuk menyerap tenaga kerja.
Harapan terhadap Kepemimpinan Presiden Prabowo
Dalam kesempatan itu, Prof Sutan menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat sebagaimana semangat Ekonomi Pancasila yang selama ini disampaikan dalam berbagai kesempatan.
Menurutnya, arah pembangunan nasional harus mampu menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan usaha masyarakat.
“Rakyat berharap pemerintah hadir memberikan solusi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya beli, serta membuka lapangan pekerjaan baru secara luas,” katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat luas.
Kekhawatiran terhadap Dampak Pajak pada Dunia Usaha
Prof Sutan menilai bahwa peningkatan beban pajak dapat memberikan tekanan tambahan bagi dunia usaha yang saat ini masih berupaya bangkit dari berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.
Menurutnya, sektor usaha membutuhkan ruang untuk berkembang agar mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dinilai semakin memperberat kondisi pelaku usaha maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat daya tahan masyarakat dan dunia usaha. Jika sektor riil melemah, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berkurangnya kesempatan kerja dan menurunnya daya beli,” jelasnya.
Pentingnya Kebijakan yang Pro-Rakyat
Prof Sutan juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal dan perpajakan tetap memperhatikan kondisi masyarakat menengah ke bawah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, setiap kebijakan harus mampu menciptakan optimisme, memperkuat daya beli, dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Dorongan untuk Membangun Ekonomi yang Inklusif
Di akhir pernyataannya, Prof Sutan Nasomal mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan negara, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang kuat secara ekonomi. Namun keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai apabila kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” pungkasnya.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, serta Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Saqwa Plus.
Pewarta: Rodi Ajat Subekti
0 Komentar