WINews Jakarta, - 15 Juni 2026 Wacana peningkatan penerimaan pajak untuk mendukung pembayaran utang negara kembali menjadi perbincangan publik. Pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI yang mendorong pemerintah lebih agresif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak menuai beragam respons, termasuk dari kalangan akademisi, ekonom, dan praktisi hukum.
Salah satu tanggapan datang dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional, ekonom nasional, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia. Menurutnya, kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan penerimaan negara harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan.
“Pajak memang merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional. Namun negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak semakin menambah beban masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi,” ujar Prof. Sutan Nasomal dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Utang Negara dan Tantangan Fiskal Nasional
Persoalan utang negara menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian publik. Berdasarkan data pemerintah, posisi utang Indonesia hingga akhir Maret 2026 tercatat mendekati Rp10.000 triliun. Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak untuk mencari solusi guna menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi.
Dalam pandangan Prof. Sutan Nasomal, pengelolaan utang negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menilai bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak boleh menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi tantangan fiskal nasional.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, efektivitas belanja negara, serta memastikan setiap rupiah yang berasal dari rakyat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Daya Beli Masyarakat Menjadi Pertimbangan Utama
Prof. Sutan Nasomal menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat.
Menurutnya, kebijakan perpajakan harus dirancang secara hati-hati agar tidak berdampak pada penurunan daya beli masyarakat maupun perlambatan aktivitas usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Ketika masyarakat dan pelaku usaha sedang berupaya bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi, maka setiap kebijakan fiskal harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.
Perlunya Reformasi Fiskal yang Berkeadilan
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal mendorong pemerintah untuk memperkuat reformasi fiskal yang berorientasi pada keadilan ekonomi. Menurutnya, peningkatan penerimaan negara dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti optimalisasi pengelolaan aset negara, peningkatan kepatuhan pajak secara berkeadilan, pemberantasan kebocoran anggaran, serta penguatan investasi produktif.
Ia juga menilai bahwa transparansi dalam pengelolaan utang dan belanja negara menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
“Rakyat berhak mengetahui bagaimana utang negara dikelola, digunakan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan. Transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Publik Dorong Kebijakan Ekonomi yang Berpihak pada Kesejahteraan
Di tengah meningkatnya diskusi mengenai kondisi fiskal nasional, berbagai kalangan masyarakat berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat.
Pengamat menilai bahwa tantangan ekonomi global, dinamika pasar keuangan, serta kebutuhan pembangunan nasional memerlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa tujuan utama setiap kebijakan ekonomi harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
“Pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari stabilitas fiskal semata, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berkurangnya kemiskinan, serta terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Dengan semakin tingginya perhatian publik terhadap isu utang negara dan kebijakan perpajakan, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan langkah-langkah strategis yang seimbang, transparan, dan berkeadilan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Pewarta : Rodi Ajat Subekti
Editor: WINews Redaksi
Editor: WINews Redaksi
0 Komentar