WINews Jakarta, (15 Juni 2026 ) Wacana peningkatan penerimaan pajak guna mendukung pengelolaan utang negara kembali memantik perdebatan di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal nasional, namun tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan.
Di tengah perdebatan tersebut, Pakar Hukum Internasional dan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, menyampaikan pandangan kritis terkait usulan agar pemerintah lebih agresif meningkatkan penerimaan pajak sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas fiskal negara.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat serta kemampuan ekonomi pelaku usaha, khususnya kelompok menengah dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Pajak Penting, Tetapi Perlindungan Rakyat Harus Menjadi Prioritas
Dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen penting bagi pembangunan negara. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan fiskal tidak menambah beban masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
"Pajak adalah kewajiban warga negara, tetapi negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari tekanan ekonomi yang berlebihan. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.»
Menurutnya, peningkatan penerimaan negara sebaiknya tidak hanya bertumpu pada optimalisasi pajak masyarakat, tetapi juga melalui penguatan efisiensi anggaran, pemberantasan kebocoran keuangan negara, serta peningkatan produktivitas sektor ekonomi strategis.
Utang Negara dan Tantangan Pengelolaan Fiskal
Perdebatan mengenai utang negara semakin mengemuka setelah berbagai pihak menyoroti peningkatan kewajiban pembayaran utang pemerintah yang terus menjadi perhatian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prof. Sutan Nasomal menilai bahwa pengelolaan utang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan fiskal perlu memperhatikan dampak jangka panjang terhadap daya beli masyarakat, pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM), serta stabilitas sosial ekonomi nasional.
"Jangan sampai masyarakat yang sedang berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup justru menanggung beban tambahan yang dapat mengurangi daya beli dan memperlambat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Perlu Strategi Penerimaan Negara yang Lebih Berkeadilan
Menurut Prof. Sutan Nasomal, pemerintah memiliki banyak alternatif untuk memperkuat penerimaan negara selain meningkatkan tekanan terhadap sektor-sektor yang selama ini telah menjadi kontributor utama pajak.
Ia mendorong optimalisasi potensi penerimaan dari sektor ekonomi bernilai tinggi, peningkatan kepatuhan pajak secara adil, pemberantasan praktik penghindaran pajak, serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana yang berpotensi merugikan negara.
Selain itu, ia menilai bahwa reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola keuangan negara dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi fiskal tanpa harus menambah beban masyarakat secara signifikan.
Aspirasi Publik dan Peran DPR
Meningkatnya diskusi publik di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pajak, utang negara, dan kesejahteraan ekonomi.
Prof. Sutan Nasomal berharap DPR RI dan pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
Menurutnya, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan ekonomi benar-benar mencerminkan aspirasi publik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menjaga Keseimbangan antara Stabilitas Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat
Dalam pandangannya, stabilitas fiskal memang penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Namun, tujuan tersebut harus dicapai dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang baik adalah kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dan kepentingan rakyat.
"Kita semua menginginkan negara yang kuat secara ekonomi. Namun kekuatan itu harus dibangun dengan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Perdebatan mengenai pengelolaan utang dan kebijakan perpajakan diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. Karena itu, diperlukan komunikasi yang terbuka, data yang transparan, dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus.
Pewarta: Rodi Ajat Subekti
0 Komentar