JAKARTA, WINews - Wacana peningkatan penerimaan pajak untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan membayar kewajiban utang negara memicu perdebatan luas di ruang publik. Pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI yang mendorong pemerintah lebih agresif mengoptimalkan penerimaan pajak mendapat respons beragam, mulai dari kalangan ekonom, pelaku usaha hingga tokoh hukum dan masyarakat sipil.
Salah satu kritik keras datang dari Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, yang menilai kebijakan peningkatan pajak tidak boleh dijadikan solusi utama untuk menutupi beban utang negara yang terus meningkat.
Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat sebelum mengambil langkah fiskal yang berpotensi menambah beban ekonomi rakyat.
Utang Negara dan Tantangan Fiskal Nasional
Data pemerintah menunjukkan posisi utang Indonesia hingga awal 2026 mendekati angka Rp10.000 triliun. Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak karena berkaitan langsung dengan kemampuan negara dalam menjaga stabilitas fiskal, membiayai pembangunan, serta memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang.
Dalam berbagai forum ekonomi, peningkatan penerimaan pajak sering disebut sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat APBN. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang terlalu agresif berisiko menekan konsumsi masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa persoalan utang negara tidak boleh disederhanakan hanya dengan meningkatkan beban pajak kepada masyarakat.
“Pajak memang merupakan kewajiban warga negara. Namun negara juga memiliki kewajiban yang lebih besar, yakni melindungi rakyat dari tekanan ekonomi yang semakin berat,” tegasnya.»
Daya Beli Masyarakat Menjadi Sorotan
Dalam pandangannya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta tekanan terhadap sektor usaha kecil dan menengah menjadi faktor yang harus dipertimbangkan sebelum pemerintah mengambil kebijakan fiskal baru.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kebijakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan negara harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ia menilai bahwa langkah fiskal yang tidak disertai perlindungan sosial berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan memperberat beban kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Perlunya Transparansi dan Evaluasi Pengelolaan Utang
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan utang negara. Menurutnya, publik berhak mengetahui secara transparan penggunaan dana hasil utang, manfaat pembangunan yang dihasilkan, serta strategi jangka panjang pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal nasional.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah memperkuat penerimaan negara melalui optimalisasi sektor-sektor strategis, peningkatan kepatuhan pajak secara adil, pemberantasan kebocoran anggaran, serta penguatan investasi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
“Jangan sampai rakyat menjadi pihak yang selalu diminta berkorban ketika terjadi tekanan fiskal. Pemerintah harus mencari solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.
DPR dan Tuntutan Representasi Kepentingan Rakyat
Perdebatan mengenai kebijakan pajak kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai peran lembaga legislatif dalam mengawal kepentingan masyarakat. Berbagai diskusi di media sosial menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu perpajakan dan utang negara.
Sejumlah kalangan menilai DPR perlu memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat serta tidak menghambat pertumbuhan sektor riil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Bagi Prof. Sutan Nasomal, keberpihakan terhadap rakyat harus menjadi prinsip utama dalam setiap pembahasan kebijakan ekonomi negara.
Membangun Solusi Fiskal yang Berkeadilan
Pengelolaan utang negara merupakan tantangan yang membutuhkan strategi komprehensif dan berkelanjutan. Selain menjaga penerimaan negara, pemerintah juga dituntut untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal menekankan bahwa penyelesaian persoalan fiskal harus dilakukan melalui tata kelola yang transparan, efisiensi anggaran, penguatan sektor produktif, dan kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Pembangunan ekonomi yang sehat harus bertumpu pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kebijakan fiskal justru memperlemah fondasi ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian nasional,” pungkasnya.
Tentang Narasumber : Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH dikenal sebagai Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMI), serta Pengasuh Pondok Pesantren Ass Saqwa Plus.
Pewarta : Rodi Ajat Subekti
0 Komentar