PANGANDARAN-Wartaindonesianews.co.id -- Forum Diskusi Masyarakat Pangandaran (Fokus Mapan) dengan koordinator Tedi Yusnanda N., Direktur Eksekutif Sarasa Institute, gelar audiensi resmi dengan Partai Politik PKB Kabupaten Pangandaran. Rabu, (30/07/2025).
Audensi tersebut bertujuan menyamakan persepsi untuk mendesak DPRD Kabupaten Pangandaran membentuk Pansus terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi yang tersembunyi dalam retribusi Tiket Palsu di Dinas Pariwisata yang saat sedang viral di media sosial. Dalam kasus ini Fokus Mapan mendesak pihak APH dan DPRD harus lebih serius hingga dapat membongkar sampai ke akarnya.
Audensi Fokus Mapan diterima oleh Ketua DPC Partai PKB Otang Tarlian bertempat di ruang sekretariat PKB Dusun Kemplung RT 002 RW 006, Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.
Dalam audensi tersebut Tedi menyampaikan pernyataan sikap Forum Diskusi Masyarakat Pangandaran, sekaligus mendesak Partai PKB untuk segera melakukan tindak lanjut penanganan terkait dugaan Korupsi Tiket Wisata bersama partai lainnya untuk membentuk Pansus.
Menindaklanjuti audensi dengan pihak APH Polres Pangandaran, Fokus Mapan menilai dalam kasus ini Bukan Sekadar OTT atau Tiket Palsu, namun ada Indikasi Korupsi Sistemik.
Poin utama audiensi adalah mendesak agar semua partai partai politik menyikapi permasalah ini dengan serius , lebih jauh bisa membuat tim pencari pakta, sehingga dalam penyelidikan bisa melibatkan dari unsur masyarakat.
Permintaan kejelasan atas penangkapan petugas tiket wisata pada 6 Juli 2025 yang sempat ramai diberitakan sebagai hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli.
Namun, menurut Tedi, narasi ini tidak sesuai fakta karena Satgas Saber Pungli telah resmi dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 6 Mei 2025, yang mencabut Perpres Nomor 87 Tahun 2016.
Menanggapi hal ini lanjut Tedi, sesuai statemen Kapolres, menjelaskan bahwa tindakan hukum tersebut merupakan hasil kerja Tim Terpadu Kabupaten Pangandaran yang tergabung dari unsur Polisi Militer, Polisi Pamong Praja dan Dinas Inspektorat, bukan dari Satgas Saber Pungli.
Namun lebih jauh Fokus Mapan menyoroti bukan dari sekadar pungli atau tiket palsu, tapi Fokus Mapan menduga kuat adanya Tindak Pidana Korupsi di balik praktik tersebut, dengan modus “mark down” penerimaan daerah dari sektor wisata.
Tedy Yusnanda menjelaskan, Ini ada dugaan praktik Korupsi yang sistematis dan telah berlangsung lama. Pendapatan dari tiket wisata diduga sengaja dimanipulasi agar seolah lebih kecil dari seharusnya.
" Lebih mengejutkan, beredar pula informasi bahwa dalam pengembangan kasus ini, pihak Kepolisian telah menyita mesin EDC (Electronic Data Capture) yang digunakan untuk transaksi tiket elektronik. Namun dalam audiensi, Kapolres belum memberikan penjelasan gamblang terkait keberadaan dan status alat bukti tersebut " ungkap Tedy.
Menurut Tedi, penjualan tiket wisata merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran. Dalam kondisi keuangan daerah yang menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah “setengah sekarat”, kebocoran dari sektor wisata menjadi persoalan serius dan menyentuh hajat hidup masyarakat menjadi ancaman serius bagi PAD dan masa depan Pangandaran.
“Mengungkap kasus ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal menyelamatkan keuangan daerah dan masa depan Pangandaran. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, ini soal tanggung jawab publik, ” tegas Tedi.
Di kesempatan itu Otang Tarlian selaku ketua partai PKB, memberikan apresiasi kepada FOKUS MAPAN yang telah bisa menjalin komunikasi dengan PKB dan memberikan saran masukan untuk menangani permasalahan yang sedang viral ini. " Audensi FOKUS MAPAN hari ini merupakan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan yang ada di kabupaten Pangandaran, ini suatu kemajuan masyarakat dalam berpolitik" ucap Otang.
" Kami Partai PKB akan konsisten dan berpihak pada kepentingan Rakyat, keinginan masyarakat untuk segera membentuk Pansus penanganan dugaan Korupsi Tiket wisata akan kami tindaklanjuti bersama partai lain. Karena pembentukan pansus harus di bahas di Forum DPRD Pangandaran , audensi Fokus MAPAN hari ini merupakan aspirasi masyarakat dan menjadi dasar untuk pembentukan Pansus" jelas Otang.
Fokus Mapan akan terus mengawal proses hukum ini secara aktif sambung Tedi, Pihak DPRD pun harus fokus dalam penanganan kasus ini, itu sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab DPRD. Karena hal ini menyangkut masalah keberlangsungan Pemerintah Pangandaran, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak pandang bulu.
“Kami percaya, jika kasus ini dibuka seterang-terangnya, maka ini akan menjadi batu loncatan besar dalam membangun integritas kelembagaan di Pangandaran, dengan kata lain Pangandaran jangan hanya indah di mata wisatawan tetapi juga adil bagi masyarakatnya” papar Tedi.
Fokus Mapan menyerukan agar publik turut aktif mengawasi jalannya proses hukum ini demi Pangandaran yang adil dan sejahtera.
Di akhir audiennya Tedi mengungkapkan bahwa audien Fokus Mapan hari ini serentak di lakukan dengan 4 partai diantaranya; Partai PKS, Golkar, PKB dan Partai Gerindra.
Pewarta : Nur Z
