PANGANDARAN - Wartaindonesianews. Upaya DPD KNPI Kabupaten Pangandaran menyelaraskan Program Makan Bergizi (MBG) dengan ekonomi lokal hari ini diwarnai kekecewaan besar. Dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Kecamatan Parigi, yang digelar sebagai tindak lanjut dari audiensi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, KNPI justru menemukan fakta mengejutkan, seluruh perwakilan SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) yang beroperasi di Kecamatan Parigi tidak hadir sama sekali. Senin, (15/12/2025).
FGD ini dihadiri lengkap dan berkomitmen oleh seluruh Perangkat Daerah, mulai dari Camat, Kepala Desa, BPD, Forum BUMDes, hingga Dinas Teknis (Pertanian, DKP, DinsosPMD, Perdagangan). Namun, dari enam Yayasan/Mitra MBG yang diundang, hanya dua Yayasan yang hadir Dangiang Galuh Pajajaran dan Pengembangan SDM Surya Nusantara.
Tian Kadarisman, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, menyampaikan kecaman kerasnya yang ditujukan langsung kepada pihak SPPG.
"Kami mencatat absensi masif, yang lebih parah lagi, dari seluruh SPPG yang ada di Kecamatan Parigi, tidak ada satu pun yang hadir! Ini bukan sekadar absen, ini adalah bentuk pengabaian serius terhadap niat baik Pemerintah dan ekonomi petani kita," tegas Tian.
Tian mempertanyakan motif ketidakhadiran tersebut, mengingat forum ini bertujuan vital, "Forum ini kunci agar dana MBG benar-benar berputar di Desa, kami ingin BUMDes bisa MoU dengan dapur SPPG, Jika itu terjadi, Petani punya kepastian pembeli, UMKM berkembang, dan kas Desa bertambah. Tetapi, ketika Camat, Kepala Desa, dan Dinas hadir semua, pihak pelaksana program justru kompak menghilang.
"Ini menimbulkan kecurigaan besar, apakah mereka memang tidak ingin dana MBG menyentuh ekonomi Desa Pangandaran???." umpat Tian dengan nada kecewa.
Meskipun diwarnai drama, diskusi tetap dilanjutkan. Seluruh Kepala Desa, BUMDes, dan Dinas Teknis bersepakat bulat untuk memastikan MBG wajib mengutamakan bahan baku lokal.
"Kami tidak mundur selangkah pun. Seluruh perangkat Desa dan BUMDes siap pasok. Sekarang, satu-satunya cara untuk menjamin program ini berjalan dan perputaran ekonomi berada di Kabupaten Pangandaran adalah dengan adanya Regulasi yang mengikat semua pihak," tegas Tian.
Menutup pernyataan kerasnya, Tian Kadarisman menegaskan bahwa KNPI akan segera bertindak.
"Komitmen lisan dan niat baik tidak cukup untuk memaksa pihak yang tidak hadir. Oleh karena itu, KNPI akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Kami mendesak agar Peraturan Bupati (Perbup) atau Surat Edaran yang tegas segera dibuat dan diterbitkan". ungkap Tian.
"Regulasi ini harus menjadi payung hukum yang memaksa semua mitra MBG, termasuk yang tidak hadir hari ini, untuk berkolaborasi dan menjadikan bahan baku lokal sebagai prioritas utama. Ini adalah harga mati untuk kedaulatan pangan dan ekonomi Pangandaran!" pungkas Tian.
Pewarta: Nur Z
