Ketua HMI MPO Palu Soroti Pemutusan Rumpon di Parigi Moutong

Palu, Wartaindonesianews.co.id - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Palu, Ahmad Rahim, memberikan respons atas kasus pemutusan rumpon yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.

Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap tindakan tersebut karena dinilai sangat merugikan nelayan. Menurutnya, rumpon merupakan sarana utama bagi nelayan untuk mencari ikan dan menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

“Pemutusan rumpon di Parigi Moutong merupakan tindakan yang sangat tidak wajar dan merugikan nelayan. Melalui rumpon, para nelayan dapat memperoleh hasil tangkapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hanya dengan melaut mereka bisa bertahan hidup,” ujarnya.

Ahmad Rahim juga menegaskan bahwa keberadaan rumpon sangat membantu mata pencaharian nelayan. Jika rumpon diputus, maka nelayan akan kesulitan mencari sumber penghidupan.

“Nelayan juga merupakan bagian dari masyarakat yang tidak merugikan pemerintah. Justru mereka berkontribusi dengan menyediakan ikan untuk dikonsumsi masyarakat luas,” tambahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Koalisi Nelayan Teluk Tomini Kabupaten Parigi Moutong menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong pada Senin, 22 Desember 2025. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan keadilan atas kerugian yang dialami nelayan akibat pemutusan rumpon.

Ahmad Rahim berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah proaktif, termasuk memberikan ganti rugi atas rumpon-rumpon yang telah diputus. Pasalnya, pembuatan satu unit rumpon membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan mencapai jutaan rupiah.

Ia juga mengapresiasi respons Bupati Parigi Moutong yang dinilai cukup baik karena menyatakan kesediaannya untuk mengganti kerugian dan memberikan kompensasi kepada para nelayan. Namun demikian, ia menegaskan agar komitmen tersebut diikuti dengan langkah konkret.

“Jangan sampai apa yang disampaikan hanya menjadi janji di hadapan publik. Jika tidak ada realisasi, konflik ini berpotensi semakin besar,” tegasnya.

Menurutnya, kepentingan masyarakat, khususnya nelayan, harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia pun berharap tuntutan nelayan dapat membuahkan hasil yang baik dan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengambil tindakan tegas demi melindungi mata pencaharian masyarakat pesisir.

Pewarta: JD