BANJARNEGARA, wartaindonesianews.co.id – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sasana Bhakti Praja, Rabu (14/01/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan.
Acara yang dihadiri oleh pimpinan OPD, camat, hingga pejabat perencanaan ini bertujuan menyamakan persepsi terkait penyusunan laporan kinerja tahun 2025 serta pemantapan strategi tahun 2026.
Memutus Rantai Stagnasi
Dalam laporannya Penyelenggarannya Pj Sekretaris Daerah Banjarnegara Tursiman menyoroti kondisi SAKIP Banjarnegara yang selama empat tahun terakhir tertahan di predikat B dengan nilai 65,68. Angka ini dinilai belum mencerminkan efektivitas kerja yang optimal.
"Kita tidak bisa lagi berjalan di tempat. Target dari Bupati sangat jelas, tahun 2026 kita harus mencapai nilai A atau bahkan AA (81 ke atas). Ini bukan hal yang mustahil jika kita bergerak lebih cepat, terpadu, dan fokus," kata Tursiman.
Berdasarkan evaluasi dari Kemenpan-RB, ditemukan beberapa "lubang" yang harus segera ditambal, di antaranya adalah perencanaan kinerja dimana masih banyak indikator yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
Kemudian Cascading (Penjenjangan) yaitu Pohon kinerja yang disusun masih bersifat hierarki administratif, bukan berdasarkan kerangka logika (logical framework) yang kuat.
Serta dokumentasi data dimana masih ditemukan kendala klasik berupa lemahnya validitas data pendukung kinerja.
Wakil Bupati Banjarnegara, Wahid Jumali, Lc, saat membuka acara memberikan arahan tegas kepada seluruh jajarannya.
Ia menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif tahunan.
"Jangan sampai input SAKIP ini hanya copy-paste dari tahun lalu. Saya minta ASN memahami betul visi-misi Bupati dan RPJMD 2025-2029. Kita punya tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat," tegas Wahid
Menurutnya, keberhasilan instansi kini tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu diserap (spending money), melainkan dari seberapa besar dampak nyata (outcome) yang dirasakan oleh masyarakat (benefit).
Satu poin penting yang ditekankan dalam Rakor ini adalah percepatan Infrastruktur Digital.
Wahid menyebutkan bahwa di era disrupsi, pelayanan publik yang baik wajib didukung oleh digitalisasi yang terintegrasi melalui sistem e-SAKIP.
Sebagai langkah konkret untuk memacu semangat kerja, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan mulai memberlakukan sistem Reward and Punishment pada tahun 2026.
"Nanti jangan kaget kalau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bisa naik atau turun berdasarkan nilai kinerja. SAKIP akan menjadi salah satu dasar penilaian utama," tambahnya.
Menutup arahannya, Wakil Bupati memaparkan lima strategi utama untuk mencapai target nilai A yaitu Kepala OPD harus menjadi lokomotif perubahan, bukan sekadar penonton. Kemudian penggunaan e-SAKIP yang terhubung dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan serta Mmengubah pola pikir dari "bekerja" menjadi "berkinerja".
Strategi lainnya yaitu dengan penguatan SDM seperti melalui bimtek dan workshop berkelanjutan bagi tim perencana serta Efisiensi Anggaran dengan menerapkan prinsip Money Follow Program dengan memangkas kegiatan yang tidak strategis.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari narasumber yang melibatkan Bappeda, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah untuk membedah instrumen evaluasi yang lebih mendalam.
Pewarta : Wawan G
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Budayakan komentar yang baik dan sopan. Dilarang spams